FWP Jabar dan DPRD Bahas Pendidikan, Yomanius Untung Usulkan SPP Berkeadilan Mulai 2026
Onetunejabar.com
- Kota Bandung – Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, H. Yomanius Untung, secara
terbuka membedah kondisi riil pendidikan di Jawa Barat. Di tengah kebijakan
pendidikan gratis dan perluasan akses sekolah, ia mengakui kualitas
pembelajaran terpaksa dinomorduakan akibat tekanan fiskal daerah yang kian
menyempit.
Reaktivasi
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri pada 2026 pun mulai
mengemuka sebagai solusi realistis.
Pernyataan
itu disampaikan Yomanius Untung saat diskusi bersama awak media yang tergabung
dalam Forum Wartawan Pendidikan (FWP) Jawa Barat, Selasa (30/12/2025), di RM
Bebek Tulang Lunak H. Obar, Jalan Reog No 17, Kota Bandung.
Diskusi
bertema “Peran DPRD Jabar dan Media dalam Mengawal Mutu Pendidikan Jawa Barat”
tersebut menyoroti kontrol kebijakan, keterbukaan informasi, serta
akuntabilitas publik di sektor pendidikan.
Dalam
forum itu, Untung memaparkan arah kebijakan pendidikan Jawa Barat yang
berlandaskan Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
yakni kemudahan akses dan peningkatan kualitas.
Namun,
ia menegaskan, dua tujuan ideal tersebut saat ini sulit berjalan beriringan.
Menurut
Untung, penambahan sarana dan prasarana pendidikan yang digenjot melalui APBD
Perubahan 2024 dan 2025 merupakan langkah membuka akses seluas-luasnya,
terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta siswa yang rentan putus
sekolah.
Kebijakan
kontroversial seperti penambahan jumlah siswa per rombongan belajar dari
standar 36 menjadi 48 bahkan 50 siswa pun disebutnya sebagai langkah transisi.
“Semata-mata
itu upaya memberikan ruang kepada masyarakat desil 1 sampai desil 4 agar bisa
merasakan pendidikan gratis,” kata Untung, peraih Penghargaan Tertinggi BK
Award 2025 sebagai Legislator dengan Kinerja Terbaik.
Ia
menambahkan, kebijakan tersebut bersifat sementara hingga ruang kelas baru
(RKB) selesai dibangun sehingga jumlah siswa dapat kembali ke standar normal.
Selain
RKB, Pemprov Jabar juga mendorong pembangunan unit sekolah baru (USB) secara
masif. Jika sebelumnya USB hanya 5–10 unit per tahun, kini melonjak menjadi
sekitar 50 unit mencakup SMA, SMK, dan SLB.
Perubahan
kebijakan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi SMA, SMK, dan SLB
swasta juga menjadi sorotan. Jika sebelumnya alokasi BPMU didasarkan pada
jumlah siswa, kini diarahkan pada jumlah siswa miskin di sekolah tersebut.
“Semakin
banyak siswa miskin yang diterima, semakin besar alokasi beasiswa operasional
yang diterima sekolah,” ujar Untung. Selain itu, tersedia pula beasiswa
personal bagi siswa miskin ekstrem (desil 1) untuk kebutuhan seragam, sepatu,
dan tas.
Namun,
di balik perluasan akses tersebut, Untung mengingatkan adanya risiko serius
akibat melemahnya kapasitas fiskal provinsi.
Ia
menyebut penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Pusat dan Daerah menyebabkan redistribusi pajak kendaraan bermotor sekitar Rp
5,9 triliun ke kabupaten/kota.
Ditambah
lagi, pengurangan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 2,459 triliun membuat
proyeksi APBD Jawa Barat turun dari hampir Rp 40 triliun menjadi sekitar Rp
31,2 triliun.
“Artinya
kapasitas fiskal kita berkurang, dan bidang pendidikan terkoreksi cukup
signifikan,” ungkapnya.
Kondisi
itu, lanjut Untung, memaksa pemerintah lebih memprioritaskan akses ketimbang
kualitas.
“Jangan
berharap bicara kualitas pendidikan di tahun sekarang,” ujarnya lugas. Fokus
kualitas pembelajaran, menurutnya, baru bisa ditebus mulai 2027 seiring
pergeseran prioritas dalam RPJMD.
Ia
juga mengungkapkan bahwa persoalan kualitas pendidikan bukan hal baru.
Pendapatan sekolah rata-rata hanya mampu memenuhi 40–60 persen kebutuhan
standar layanan.
Dana
BOS pusat menutup sekitar 20 persen, sementara BOPD provinsi sekitar 40 persen,
tanpa ruang sumber pendanaan lain bagi sekolah negeri. Dampaknya terasa pada
kualitas sarana prasarana, kinerja guru, hingga proses belajar mengajar.
Untung
bahkan menyebut kebijakan sekolah gratis sebagai “potret buram” pendidikan yang
sudah berlangsung lama.
“Kedengarannya
enak, populer, tapi sesungguhnya mengorbankan kualitas lulusan,” katanya.
Ia
mengutip hasil penelitian yang menyebut kualitas lulusan SMA dan SMK Indonesia
setara dengan lulusan SMP di Filipina akibat sistem pendidikan yang berjalan di
bawah standar kelayakan.
Media Forum Wartawan Pendidikan Jawa Barat
Menutup paparannya, Untung mengusulkan reaktivasi SPP di sekolah negeri sebagai solusi mendongkrak mutu pembelajaran mulai 2026. Usulan itu, tegasnya, harus dilakukan secara selektif dan berkeadilan.“Desil
1 sampai desil 4, bahkan bisa ditambah desil 5, tidak boleh disentuh. Tapi
desil 6 sampai desil 10 wajib diaktifasi SPP-nya,” ujarnya.
Sementara
itu, Ketua FWP Jabar Ahmad Mualif menyoroti masih minimnya keterbukaan
informasi publik di sektor pendidikan. Menurutnya, kondisi tersebut kerap
menghambat kinerja wartawan dalam menggali data dan informasi akurat di
lapangan.
“Ya
ada saja oknum pejabat Disdik Jabar, Kepala Cadisdik, kepala sekolah atau wakil
kepala sekolah yang sulit menerima kami,” kata Ahmad.
Meski
demikian, ia mengakui tidak sedikit pejabat, sekolah yang terbuka dan
kooperatif terhadap wartawan FWP Jabar.
Ahmad
pun menyambut baik komitmen Ketua Komisi V DPRD Jabar untuk berkolaborasi
dengan FWP Jabar dalam meninjau berbagai program pendidikan, baik dari sisi
pemberitaan maupun kontrol sosial.
Diskusi
FWP Jawa Barat ini menjadi ruang refleksi penting bagi media dan pemangku
kebijakan untuk bersama-sama mengawal arah pendidikan Jawa Barat, di tengah
tarik-menarik antara tuntutan membuka akses seluas-luasnya dan kebutuhan
mendesak memperbaiki kualitas pembelajaran
.jpeg)
0 Comments